Oleh: edrasatmaidi2010 | November 3, 2010

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Oleh: Edra Satmaidi[1] (110130100003)

  1. A. Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengelolaan lingkungan hidup-lah (di mana sumber daya alam ada didalamnya) kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Bagi negara yang mengklaim sebagai negara kesejahteraan (welfare state), menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara atau hidup bernegara. Segala aktivitas penyelenggaraan negara diorientasikan pada upaya mencapai dan memenuhi kesejahteraan rakyat tersebut.

Dalam pembukaan UUD 1945 secara eksplisit dinyatakan bahwa salah satu tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai kesejahteraan umum tersebut, UUD 1945 memberikan kepada negara hak ekslusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literature hukum dikenal dengan hak menguasai negara. Integrasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, hak menguasai negara dan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”. Muhammad Hatta menterjemahkan hak menguasai negara sebagai hak negara untuk membuat aturan guna melancarkan kehidupan ekonomi.[2]

Berdasarkan hak menguasai negara tersebut, Negara Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai guidance dan legal baseline dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataannya, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi problem yang sama yaitu adanya benturan antara berbagai peraturan perundang-undangan, terutama antara undang-undang sektoral terkait sumber daya alam (yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya lingkungan) dan undang-undang lingkungan hidup (yang dianggap terlalu menekankan pada aspek perlindungan lindungan hidup). Akibatnya,  pengelolaan lingkungan hidup dibawah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang kemudian diganti dengan UU No. 23 Tahun 1997 sebagai umbrella provision belum mampu mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tercapainya kesejahteraan rakyat. Berbagai instrument pencegahan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjadi tumpul karena tidak back-up oleh “kewenangan” yang seharusnya dilekatkan pada kewenangan pengelolaan lingkungan hidup seperti kewajiban menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), izin lingkungan, sanksi administrative, pidana, dan PPNS lingkungan hidup seperti yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997.

  1. B. Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup: Dari Konstitusi Hingga UU No. 32 Tahun 2009

Menurut David Kairsy, politik hukum merupakan kebijaksanaan negara untuk menerapkan hukum.[3] Teuku Muhammad Radhie mengkonsepsi politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu Negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.[4]

Moh. Mahfud MD menyatakan bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia. Legal policy ini terdiri dari, pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.[5] Berdasar pengertian tersebut menurut Moh. Mahfud terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum dibangun dan ditegakkan.[6]

Berdasarkan pengertian tentang konsepsi politik hukum di atas, dalam kajian ini politik hukum dimaksudkan sebagai kebijakan hukum yang menjadi dasar dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Berbicara mengenai kebijakan hukum tentu UUD 1945 sebagai basic norm menjadi rujukan pertama, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Sebelum adanya perubahan kedua dan keempat UUD 1945, satu-satunya ketentuan konstitusi yang menjadi landasan hukum bagi pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam adalah Pasal 33 ayat (3), yang lebih banyak ditafsirkan sebagai pemanfaatan dan ekploitasi sumber daya alam dengan justifikasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga aspek perlindungan dan keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam menjadi terabaikan.

Perubahan kedua dan keempat UUD 1945, telah memasukkan ketentuan baru terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, yaitu Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dan (5) UUD 1945. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi  dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Sementara Pasal 33 ayat (5) menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 28H ayat (1), Pasal 33 ayat (3), (4) dan (5) UUD 1945, terdapat 5 hal penting yang menjadi kebijakan hukum negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam.

  1. Pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam harus diletakkan dalam kerangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi setiap warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dengan kata lain hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikorbankan akibat pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.
  2. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan tanggung jawab negara, di mana melalui hak menguasai negara, negara membuat aturan-aturan dan kebijakan pemanfaatan lingkungan dan sumber daya alam.
  3. Kesejahteraan rakyat menjadi dasar filosofis dan sosiologis bagi segala aktivitas dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam  dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat.
  4. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan sarana untuk  mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup, dalam arti sasaran pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam tidak saja mencakup kesejahteraan rakyat, melainkan juga aspek keberlanjutan lingkungan hidup dan kemajuan ekonomi nasional.
  5. Adanya pendelegasian pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan lingkungan hidup dengan undang-udang.      .

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti UU No. 23 Tahun 1997  membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Karena dilihat dari judul UU No. 32 Tahun 2009 adanya penekanan pada upaya perlindungan lindungan hidup yang diikuti dengan kata pengelolaan lingkungan hidup. Padahan dari segi kaidah bahasa, dalam kata pengelolaan telah termasuk didalamnya kegiatan atau aktivitas perlindungan. Dengan adanya penekanan pada upaya perlindungan, disamping kata pengelolaan lingkungan hidup, UU 32 Tahun 2009 memberikan perhatian serius pada kaidah-kaidah pengaturan yang bertujuan memberikan jaminan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan memastikan lingkungan hidup dapat terlindungi dari usaha atau kegiatan yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Dikaitkan dengan pendapat Teuku Muhammad Radhie mengenai politik hukum sebagai arah (tujuan) kemana hukum hendak dikembangkan, maka UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan arah (tujuan) kemana hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hendak dikembangkan. Menurut Pasal 3 UU 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

  1. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  5. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
  6. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
  7. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  8. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
  9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
  10. mengantisipasi isu lingkungan global.

Untuk mencapai tujuan di atas, UU No. 32 Tahun 2009 menetapkan sejumlah instrumen hukum pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL),  Perizinan, Instrumen Ekonomis Lingkungan, Peraturan Perundang-undangan Berbasiskan Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasiskan Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan instrument lain sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, dimana KLHS menempati posisi puncak dalam pencegahan dan pencemaran lingkungan hidup. Penekanan pada aspek perlindungan lingkungan hidup, juga terlihat dari adanya dua tingakatan izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau pelaku usaha/kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup yaitu adanya kewajiban memperoleh izin lingkungan terlebih dahulu sebagai syarat untuk mendapat izin usaha dan/atau kegiatan. Di samping instrument pencegahan, juga diatur instrument penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana.

Penetapan UU 32 Tahun 2009 berusaha memastikan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup sedini mungkin yaitu melalui dari tingkat kebijakan, rencana dan program pembangunan (KLHS), maupun pada kajian lingkungan hidup bagi kegiatan atau usaha seperti telah dikenal selama ini, melalui mekanisme AMDAL.

  1. C. PENUTUP

Penerapan UU No. 32 Tahun 2009 sebagai kebijakan hukum negara dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih terkendala persolan teknis yuridis, misalnya ada sejumlah peraturan pemerintah yang belum ditetapkan seperti peraturan pemerintah mengenai pedoman penyusunan KLHS yang harus segera ditetapkan karena KLHS merupakan dasar bagi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah. Apabila PP KLHS terlambat ditetapkan sementara ada sejumlah Daerah Provinsi yang sedang dan akan menyusun RTRW, maka dipastikan dapat menghabat penetapan RTRW dan pembangunan Daerah, atau dapat saja Daerah menetapkan RTRW tanpa pertimbangan KLHS.


DAFTAR PUSTAKA

Kairsy, David (ed). The Politics of Law, A Progressive Critique, (New York: Pantheon Books, 1990)

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998.

Mujibussalim, Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Alam Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008

Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973.


[1] Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.

[2] Roeslan Abdulgani, Aktualisasi Pemikiran Bung Hatta tentang Demokrasi Ekonomi dalam Sri Edi Swasono (ed), Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat, Yayasan Hatta, Jakarta, 2000, hlm. 262-263, sebagaimana dikutip oleh Mujibussalim, Perlindungan Hukum Terhadap Sumber Daya Alam Berkaitan Dengan Peraturan Perlindungan Hutan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2008, hlm. 89-90.

[3] David Kairsy (ed). The Politics of Law, A Progressive Critique, (New York: Pantheon Books, 1990), hlm. xi.

[4] Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973,

[5] Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 9

[6] Ibid.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: